Di banyak negara, regulasi kesehatan masyarakat sudah lebih progresif. Inggris, misalnya, menerapkan sugar tax pada minuman manis sejak 2018, yang terbukti menurunkan konsumsi sekaligus mendorong produsen mengurangi kadar gula. Meksiko bahkan mencatat penurunan konsumsi minuman berpemanis hingga 12% dalam dua tahun pertama sejak kebijakan serupa diberlakukan.
Indonesia belum beranjak sejauh itu, padahal beban ekonomi akibat obesitas sangat besar. Secara global, obesitas menggerus biaya kesehatan dan produktivitas hingga 2 triliun dolar AS per tahun. Indonesia jelas tidak bisa menutup mata, mengingat biaya penanganan penyakit tidak menular sudah menyedot anggaran kesehatan yang signifikan.
Masalah obesitas juga berlapis dampak sosial. Tidak jarang penderita obesitas menghadapi stigma, penurunan kualitas hidup, hingga hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Padahal, ini bukan hanya soal pilihan individu, melainkan juga kegagalan sistem dalam melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang tidak sehat. Ketika iklan minuman manis dengan selebriti populer mendominasi ruang publik, sementara kampanye edukasi gizi dari pemerintah minim gaung, maka ketidakseimbangan informasi memperparah masalah.
Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani. Pertama, BPOM harus memperketat regulasi batas kadar gula pada makanan dan minuman yang beredar. Kedua, penerapan pajak gula perlu dipertimbangkan, bukan untuk membatasi selera masyarakat, tetapi untuk memaksa industri lebih bertanggung jawab. Ketiga, edukasi gizi harus digencarkan, terutama pada anak-anak dan remaja yang menjadi konsumen utama produk minuman manis.
Obesitas bukan sekadar angka statistik. Ia adalah penyakit masyarakat yang akan terus membebani generasi jika negara abai. Mengendalikan gula berarti mengendalikan masa depan kesehatan bangsa. Dan itu hanya mungkin jika pemerintah, industri, dan masyarakat bergerak bersama, dengan BPOM sebagai pengawal utama.
Redaksi Energi Juang News