Mereka memiliki tata kelola ruang yang ramah alam, melalui cara berladang dengan konsep gilir-balik. Masyarakat lokal pun memiliki katuan, wilayah khusus untuk berburu.
Dan pola konservasi pun tampak dari hutan keramat yang berfungsi sebagai ruang spiritual, tempat ritual, dan terlarang untuk dijamah secara serampangan.
Hal itu membuktikan, masyarakat lokal atau adat telah memiliki sistem konservasi sendiri.
Pertanyaannya: mengapa pemerintah lebih memilih cara konservasi menurut paradigma mereka? Apakah mereka menganggap masyarakat adat adalah kumpulan orang yang seenaknya babat hutan?
Faktanya, masyarakat adat Meratus lah yang sudah berabad-abad menjaga kelestarian hutan melalui sistem konservasi yang menjadi bagian dari hukum adat mereka.
Seharusnya, konservasi ala masyarakat adat itulah yang diakui pemerintah. Bukannya dengan menetapkan kebijakan Taman Nasional yang sentralistik,dan top-down.
Masyarakat adat Meratus sudah lama menghuni dan mengelola kawasan hutan tanpa menghancurkannya. Sehingga seharusnya mereka dilibatkan dalam setiap proses pembahasan kebijakan pelestarian alam Meratus.
Redaksi Energi Juang News