goresan-pena

Buzzer, Demokrasi, dan Ancaman terhadap Kebenaran di Ruang Publik

ET
Minggu, 24 Agustus 2025 | 16:00 WIB


Fenomena buzzer di Indonesia bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan sebuah industri yang terorganisir dan mengakar dalam praktik politik kita. Penelitian terbaru dari peneliti Belanda menegaskan bahwa fenomena ini telah menjelma menjadi model bisnis komunikasi politik, dengan ribuan akun palsu, bot, maupun individu yang digerakkan untuk mendukung kepentingan elite tertentu.





Jika pada awalnya buzzer hanya berperan sebagai strategi pemasaran produk, kini keberadaannya justru menggerogoti sendi-sendi demokrasi dengan merusak kebenaran di ruang publik.





Data dari Bradshaw & Howard (2019) mengungkap bahwa buzzer digunakan di 63 dari 70 negara yang diteliti, termasuk Indonesia. Di tanah air, buzzer bukan hanya menggemakan kampanye positif, tetapi cenderung menyebarkan disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan politik.





Proses ini bekerja sistematis: ribuan akun anonim secara simultan memproduksi dan menyebarkan narasi yang menguntungkan kliennya, membuat isu tertentu trending, lalu memengaruhi persepsi publik. Dalam kondisi ini, opini publik yang seharusnya lahir dari dialog sehat justru dipenuhi oleh kebisingan artifisial.





Indonesia merupakan tanah subur bagi praktik buzzer karena tingginya penetrasi internet dan media sosial. Data We Are Social (2020) mencatat bahwa dari 272,1 juta penduduk, terdapat 175,4 juta pengguna internet dan 160 juta pengguna aktif media sosial.





Artinya, hampir 60% masyarakat bisa menjadi sasaran empuk operasi buzzer. Ruang publik digital yang seharusnya menjadi arena diskusi demokratis kini berubah menjadi medan pertempuran opini, di mana kebenaran sering kali kalah oleh kecepatan dan intensitas propaganda.





Masalah menjadi semakin rumit ketika praktik buzzer justru mendapat legitimasi diam-diam dari negara. UU ITE yang sejatinya dirancang untuk melindungi masyarakat dari fitnah digital, kini kerap dituding digunakan sebagai alat represi terhadap kritik. Ironisnya, buzzer pro-pemerintah kerap dianggap kebal dari jeratan hukum. Kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan: pemerintah dapat membungkam kritik melalui instrumen hukum, sembari membiarkan pasukan buzzer bekerja untuk melanggengkan narasi politiknya.


Halaman:

Tags

Terkini