Situasi ini membuat rakyat tak lagi percaya pada jalur formal politik. Ketika DPR bungkam, rakyat turun ke jalan. Ketika parlemen sibuk menghitung tunjangan, rakyat justru menghitung berapa harga beras hari ini. Ketika Senayan adem ayem, jalanan jadi medan artikulasi politik yang sesungguhnya. Ini adalah konsekuensi langsung dari presidensialisme multipartai: bukannya deadlock seperti yang dikhawatirkan Juan Linz, yang terjadi justru kelumpuhan moral parlemen akibat kooptasi politik.
Lebih bahaya lagi, situasi ini menciptakan kultur politik yang dangkal. Alih-alih berfungsi sebagai pengawas eksekutif, DPR berubah menjadi stempel basah kebijakan presiden. Mereka kehilangan independensi, kehilangan keberanian, dan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Maka, tak heran jika kantor DPRD dibakar. Itu bukan sekadar kemarahan, tapi simbol bahwa parlemen telah gagal menjalankan mandat rakyat.
Masa depan demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Jika DPR terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah, maka rakyat hanya punya dua pilihan: diam dalam ketidakadilan atau melawan di jalanan. Dan gelombang protes yang kita saksikan hari ini adalah tanda jelas bahwa rakyat sudah memilih opsi kedua.
Demokrasi tak bisa disandera oleh koalisi gemuk dan bagi-bagi jabatan. Demokrasi hanya bisa hidup jika parlemen kembali kritis, berani, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Jika tidak, api kemarahan yang membakar gedung DPRD hanyalah permulaan.
Redaksi Energi Juang News