goresan-pena

Ferry Irwandi : “Ide Tak Bisa Dipenjara”, Tolak Pembungkaman oleh Aparat

ET
Selasa, 9 September 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Kita perlu tegas bahwa membungkam kritik dengan ancaman pidana adalah kemunduran demokrasi. Kasus yang menimpa Konten Kreator Ferry Irwandi yang dikabarkan hendak diproses atas ucapannya pasca gelombang protes adalah alarm keras.





Ferry sudah menegaskan, “ide enggak bisa dipenjara.” Pernyataan itu bukan sekadar slogan; itu inti dari republik yang berlandaskan kebebasan berekspresi. Fakta bahwa isu pemidanaan ini muncul setelah pernyataan publik yang keras, menandakan kecenderungan berbahaya: penanganan perbedaan pendapat dengan palu pidana, bukan dengan argumen.





Koalisi masyarakat sipil juga sudah bersuara: jangan proses laporan terhadap Ferry. Seruan ini bukan pembelaan personal, melainkan pembelaan prinsip bahwa kritik, bahkan yang tajam, merupakan vitamin demokrasi, bukan kejahatan.





Mereka menyoroti keterlibatan satuan siber TNI dalam memonitor dan mendorong pelaporan; pola seperti ini berisiko menarik militer ke ranah penegakan hukum sipil, yang seharusnya jadi domain institusi kepolisian dengan standar due process. Ini bukan sekadar etik, tapi soal arsitektur konstitusional yang memagari supremasi sipil atas militer.





Mari luruskan batas wewenang. UU No. 34/2004 menugaskan TNI untuk pertahanan negara; dalam Operasi Militer Selain Perang, TNI dapat membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban yang diatur undang-undang.





Artinya, peran TNI bukan aktor utama penegakan hukum terhadap ujaran warga; ia hanya dapat membantu dalam koridor hukum yang ketat, dengan komando dan akuntabilitas sipil. Bila pemantauan wacana dan “pengawalan pasal” dilakukan secara agresif oleh militer, kita sedang membuka pintu “militerisasi ruang publik digital.” Itu berbahaya bagi demokrasi yang sehat.


Halaman:

Tags

Terkini