goresan-pena

Prabowo Naikkan Gaji Pejabat Ketika Rakyat Melarat

ET
Jumat, 19 September 2025 | 15:00 WIB


Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Pemerintah Prabowo menggulirkan kebijakan yang terlalu arogan untuk diam begitu saja: kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari “Program Hasil Terbaik Cepat” dalam Perpres No. 79 Tahun 2025. Sementara rakyat terus dipanggil dengan jargon efisiensi, penghematan, dan penambahan pajak, elite justru menebal dengan kenaikan upah di puncak kekuasaan.





Inilah momen di mana pemerintahan rentan terseret kritik tajam: apakah formulanya benar-benar untuk kesejahteraan atau laten korupsi formal dalam bentuk legal?





Data BPS memperlihatkan angka pengangguran Indonesia per Maret 2025 berada di 4,76% atau setara 7,28 juta orang. Generasi muda, Gen Z dan milenial, menjadi golongan paling terdampak. Sementara itu, rasio gini sebagai ukuran ketimpangan tidak kunjung menurun: stabil di kisaran 0,38–0,39 dalam lima tahun terakhir.





Golongan 20% teratas menguasai 45,56% pengeluaran nasional, sedangkan 40% terbawah hanya mendapat bagian 18,65% saja. Dalam situasi seperti ini, menaikkan gaji pejabat adalah memilih untuk memperbesar jurang, bukan merapatkannya.





CSIS dengan keras menolak kebijakan ini lewat artikelnya “Rakyat Terus Diminta Pajak dan Terima Efisiensi, Tapi Pemerintah Boros, Gaji Pejabat Naik.” Mereka mencatat bahwa janji efisiensi selama ini hanya menjadi jargon kosong, karena alih-alih memperbanyak layanan publik yang dirasakan rakyat, pemerintah justru memperluas anggaran personal pejabat.





Kenaikan gaji pejabat dalam konteks efisiensi dan rasio penerimaan negara yang ditargetkan naik ke 23% terhadap PDB semua itu terdengar seperti mantera pencitraan. Tapi kenyataannya rakyat miskin masih menunggu BLT, kesehatan gratis belum merata, gizi ibu hamil dan anak balita masih jauh dari ideal.


Halaman:

Tags

Terkini