Saat ini, perusahaan itu juga sedang membangun jalan dari area konsesi perkebunan ke arah Distrik Jagebob XI yang melintasi tanah marga Kwipalo.
Keterlibatan aparat TNI dan Polri untuk memuluskan proyek ini pun menjadi ancaman bagi rakyat. Hal ini menimbulkan teror bagi masyarakat adat atau orang asli Papua.
Berbagai dampak negatif dari PSN kebun tebu Merauke itu hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menghentikan proyek itu, setidaknya untuk sementara waktu.
Intimidasi terhadap masyarakat adat Yei, penggusuran paksa, hingga kerusakan lingkungan akibat proyek tersebut adalah harga yang terlalu mahal untuk 'ketahanan pangan'.
Pemerintah seharusnya sadar, tanah adat adalah identitas dan sumber hidup masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan adanya perampokan tanah adat berkedok apapun,termasuk ketahanan pangan.
Redaksi Energi Juang News