Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Apa yang terjadi ketika program “MBG- Makan Bergizi Gratis” yang diklaim sebagai jawaban atas masalah gizi anak di sekolah, berubah menjadi mimpi buruk? Ketika puluhan, ratusan siswa bahkan guru jatuh sakit setelah memakan menu yang seharusnya “bergizi” dan “aman”? Ketika anggaran besar digelontorkan, tetapi pengawasan dan akuntabilitas tidak dibangun? Saatnya kita bertanya: apakah program ini memang cacat, dan panteskah ia tetap berlanjut?
Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, MBG sudah mencatat setidaknya 5.626 kasus keracunan di puluhan kota/kabupaten di 17 provinsi. Kejadian massal juga sering dinyatakan sebagai KLB (Keadaan Luar Biasa).
Contoh paling menyayat: di Kota Bandung, 332 siswa SMPN 35 Bandung mengalami muntah-mual, diare, dan keluhan setelah menyantap menu MBG. Di Kupang, 200 siswa diduga keracunan, 140 di antaranya harus dirawat medis. Di Sleman, 137 siswa dan guru mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG. Di Cipongkor, Bandung Barat, 70 siswa dilaporkan keracunan. Bahkan di Bengkulu, 300 siswa dilaporkan muntah dan pusing setelah menyantap menu MBG.
Angka-angka ini bukan sekadar laporan media, tetapi panggilan untuk membuka mata publik: program yang meniscayakan keselamatan anak seharusnya tidak pernah menyebabkan korban sebanyak itu.
Pemerintah menanggapi bahwa keberhasilan MBG mencapai 99,99 persen karena hanya sebagian kecil yang keracunan dari jutaan penerima manfaat. Tetapi statistik semacam itu mengaburkan konteks: ketika korban muncul, nyawa anak-anak dipertaruhkan dan klaim persentase keberhasilan tak cukup sebagai pembela moral.
Badan Gizi Nasional bahkan harus menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tertentu yang bermasalah agar dievaluasi ulang. Tapi evaluasi sambil berjalan tidak lagi memadai, karena kasus terus berulang.