goresan-pena

Kebebasan Beragama Mati Ditangan Kepala Daerah Intoleran

ET
Kamis, 25 September 2025 | 15:00 WIB



Dalam kerangka etika modern yang digagas Zygmunt Bauman, menjadi manusia berarti berani hadir untuk yang berbeda. Relasi sosial hanya bermakna jika kita siap membuka diri pada “yang lain” mereka yang tidak sama, tidak akan pernah sama, tapi tetap manusia penuh martabat. Ketika pemerintah ikut menormalisasi tekanan intoleran, maka tembok identitas kian kokoh, sementara jembatan solidaritas hancur.





Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan “netralitas”, tetapi keberanian politik. Pemerintah daerah wajib menegakkan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menyatakan pendapat. Netral bukan berarti pasif. Netral dalam menghadapi intoleransi berarti berpihak pada pelanggar, bukan pada korban.





Intoleransi sebagai Pengkhianatan Demokrasi dan Konstitusi





Perspektif baru yang harus kita dorong adalah: intoleransi bukan sekadar urusan teologis, tapi pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi. Ketika kepala daerah tunduk pada kelompok intoleran, maka ia sedang melemahkan republik. Karanganyar menjadi cermin kecil, tapi jelas, bahwa demokrasi kita sedang dikhianati dari dalam.





Oleh karena itu, rakyat perlu bersuara: intoleransi bukan pilihan, melainkan pengkhianatan terhadap UUD 1945. Dan setiap pejabat publik yang membiarkannya, sejatinya sedang abai terhadap sumpah jabatan yang mereka ucapkan di hadapan rakyat dan konstitusi.





Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini