Kovenan tersebut juga mengamanatkan, kebebasan individu tidak boleh dirampas, kecuali berdasarkan dan sesuai prosedur hukum yang sah.
Persoalan yang lebih substantif adalah bahwa pandangan aparat negara yang sesat terhadap aktivis. Hak berpendapat atau bersuara yang dimiliki oleh Paul, dipandang sebagai penghasutan atau provokasi.
Kawan Paul, sebagaimana aktivis kritis maupun organisasi civil society lainnya hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan maupun penyelenggaraan negara. Dan hal itu selaras dengan konstitusi atau UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Pasal 28E UUD 1945 berbunyi :
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
Artinya, negara ini melindungi dan menjamin hak atas kebebasan berbicara.
Lalu mengapa hak berbicara itu dimaknai sebagai penghasutan? Sehingga kemudian negara merasa berhak melakukan pembungkaman.
Cara berpikir aparat negeri ini perlu diperbaiki, agar lebih selaras dengan konstitusi.