Sejarah memperlihatkan bahwa penangguhan administratif atau sanksi setengah hati mudah dibalik. Di masa lalu, izin tambang bermasalah sering “dikembalikan” setelah negosiasi, pengajuan ulang, atau lobi kuat. Jadi, penghentian sementara ini bisa menjadi topeng legitimasi: seakan negara bertindak, tapi korporasi tetap berpeluang kembali dan melanjutkan eksploitasi.
Sebagai aktivis, saya menolak retorika “evaluasi menyeluruh” tanpa transparansi dan akuntabilitas publik. Negara harus konsisten: pencabutan permanen izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar tidak sekali tapi berkali-kali; audit lingkungan independen dilakukan; dana jaminan reklamasi bukan sekadar uang sembunyi, melainkan modal untuk pemulihan nyata rakyat dan ekosistem.
Perspektif baru yang perlu kita sampaikan ke publik: bukan ‘siapa yang digugat izin’ yang penting, tetapi: apa bekas luka tambang itu akan disembuhkan atau hanya ditutup sementara? Apakah penghentian izin ini menjadi momentum perubahan sistem perizinan tambang yang adil dan berkelanjutan, atau sekadar sandiwara birokrasi yang mudah diputar kembali?
Gugat pencabutan bukan pilihan bijak kalau ia hanya membawa kepastian korporasi, bukan keadilan ekologis. Jika pemerintah benar-benar ingin membuktikan niatnya, hentikan izin permanen perusahaan melanggar, usut dan ganti rugi kerusakan, libatkan masyarakat dalam pemulihan, dan reformasi sistem perizinan tambang agar uang negara dan rakyat tidak kembali habis untuk menyelamatkan alam yang sudah dipukul.
Negara harus memilih: apakah menjadi mediator bagi perusak atau pahlawan lingkungan? Jika terus membiarkan gugatan pencabutan membalik kebijakan, maka kita hanya disuguhi drama regulasi tanpa keadilan lingkungan yang nyata.
Reaksi Energi Jung News