Dalam perspektif aktivis, mempertahankan Kementerian BUMN dalam bentuk apapun adalah menunda kematian. Yang kita butuhkan bukan badan baru, tapi keberanian membongkar struktur lama yang gagal. Reformasi BUMN sejati berarti memutus mata rantai patronase politik, mengembalikan perusahaan negara ke jalur profesional, dan menjadikan Danantara sebagai pusat pengelolaan yang akuntabel.
Jangan biarkan publik terjebak pada permainan istilah “turun kelas” atau “penataan”. Kementerian BUMN sudah usang, dan sudah saatnya benar-benar dibubarkan. Dengan begitu, rakyat tidak lagi membiayai birokrasi yang hanya menjadi perantara kepentingan elit, sementara perusahaan pelat merah bisa dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari cengkraman politik jangka pendek.
Redaksi Energi Juang News