goresan-pena

Pemerintah Berpikir Bagai Kuli: Perusahaan Asing Bebas, Pengusaha Lokal Dipajaki

HD
Jumat, 3 Oktober 2025 | 06:00 WIB


Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Terjadi diskriminasi perlakuan fiskal antara pelaku usaha digital lokal dan perusahaan asing. Menariknya, hal ini diungkap oleh pejabat negara, yakni Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal.





Diskriminasi itu tampak ketika pelaku usaha digital lokal, termasuk UMKM yang berjualan di platform e-commerce, wajib menunaikan kewajiban pajak.





Mereka dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet bruto tahunan. Selain itu, para pelaku ekonomi lokal ini juga dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%.





Kebijakan ini berlaku untuk pedagang dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.





Hal berbeda terjadi dengan perusahaan digital asing. Mereka umumnya hanya dikenakan 11% sebagai PPN digital.





Lalu untuk PPh?


Halaman:

Tags

Terkini

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB