UMKM yang ingin menjadi mitra dalam program ini diharuskan memiliki badan hukum yang jelas, seperti yayasan atau koperasi.
Diharapkan juga, UMKM dalam program ini memiliki pengalaman di bidang penyediaan makanan. Tentu hal ini dapat menjadi hambatan yang mengurangi peluang partisipasi UMKM dalam program MBG.
Sebab, untuk diketahui, masih banyak UMKM yang belum berbadan hukum.
Dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa akses pembiayaan bagi UMKM belum tersedia secara memadai. Hal itu membuat banyak UMKM belum mampu memenuhi permintaan skala besar dari dapur-dapur MBG.
Semua ini memperlihatkan, bahwa tata kelola MBG sudah salah haluan. Sehingga, peternak dan pedagang kecil di pasar tradisional sulit masuk ke rantai pasok MBG karena tidak bisa memenuhi standar volume yang dibutuhkan.
Hal itu membuat, niatan pemerintah agar MBG menghidupkan ekonomi rakyat menjadi sekadar omong-kosong.
Karena itu, skema MBG yang berbasis pada dapur umum berskala besar harus dihentikan.
Bila skema itu tak dihentikan, ketimpangan antara pengusaha besar dengan pedagang kecil serta peternak akan semakin lebar. Dan niat baik pemerintah pada UMKM, sekali lagi, cuma omong kosong.