Namun, apakah pemerintah mendengarkan? Program MBG tetap dipaksakan dengan anggaran besar (Rp 71 triliun untuk 2025) dan target ambisius. Bahkan ada laporan bahwa alokasi beasiswa di beberapa kampus telah dikurangi hingga 50% karena harus memberi ruang anggaran untuk MBG.
Ini adalah efek langsung dari prioritas kebijakan yang salah: pendidikan yang selama puluhan tahun dianggap investasi masa depan, kini dikorbankan untuk program yang popular di papan kampanye.
Opini ini menuntut agar pemerintah berhenti sotoy menganggap bahwa “program rakyat” adalah sekadar membagikan barang tanpa memahami preferensi dan aspirasi rakyat itu sendiri. Jika rakyat memilih beasiswa dan fleksibilitas bantuan tunai, maka kebijakan harus digeser ke sana, bukan dipaksa memaksa mereka menerima porsi makan yang belum tentu layak atau aman.
Perspektif baru yang perlu dipopulerkan: kebijakan sosial tidak boleh bersifat paternalistik. Kebijakan yang baik harus berbasis riset, konsultasi publik, dan evaluasi terus-menerus bukan dipaksakan lewat slogan unggulan yang tidak diinginkan rakyat. Survei Celios adalah petunjuk nyata bahwa rakyat tolak MBG; jika pemerintah tetap keras kepala, maka pemerintah yang keluar dari representasi aspirasi rakyat, bukan rakyat yang gagal memahami kebijakan.
Akhirnya, penolakan masyarakat terhadap MBG bukan sekadar ketidakpercayaan pada program itu sendiri, tapi kecerdasan politik rakyat bahwa mereka lebih mengutamakan pendidikan, fleksibilitas, dan program yang “berdampak langsung” daripada simbol-simbol kebijakan prestige tanpa jaminan manfaat.
Bila pemerintah masih tetap memaksakan MBG tanpa mendengarkan rakyat, maka bukan “program unggulan” yang tercipta, melainkan kebijakan yang memisahkan elit dari rakyat, dan janji dari kenyataan.
Redaksi Energi Juang News