Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kabar gembira muncul dari Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat adat diperbolehkan membuka lahan perkebunan di kawasan hutan, tanpa harus mendapat izin berusaha dari pemerintah pusat.
Memang, dalam putusan perkara nomor 181/PUU-XXII/2024 itu, MK mengatakan bahwa izin itu tidak diperlukan dengan syarat pembukaan lahan tersebut bukan untuk tujuan komersial.
Putusan MK itu merupakan bagian dari dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
MK menyatakan, Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan MK ini merupakan angin segar bagi pengakuan hak masyarakat adat yang tinggal dan berkegiatan di kawasan hutan. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tak terjegal lagi oleh larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan.
Hal itu bermakna juga, norma yang melarang masyarakat adat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin usaha tidak dapat diberlakukan.