Putusan MK ini di satu sisi adalah angin pembebasan bagi masyarakat adat atau petani yang tinggal di hutan. Di sisi lain, putusan ini seakan menghajar pemerintah maupun oligarki yang selalu mengabaikan masyarakat penghuni kawasan hutan.
Pemerintah, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bertekad melakukan penguasaan kembali hingga 4 juta hektare lahan. Namun, ada hal penting yang diabaikan pemerintah.
Jutaan hektare lahan itu pada umumnya telah ditinggali dan menjadi tempat penghidupan masyarakat adat selama puluhan tahun.
Data BPS 2019 mengungkapkan, ada 42.471 desa di dalam atau sekitar kawasan hutan. Data Sensus Pertanian BPS 2023 pun mengonfirmasi hal itu. BPS mencatat ada 2,19 juta petani gurem di wilayah kawasan hutan.
Artinya, desa-desa itu harus dikosongkan oleh rakyat apabila negara melalui Satgas PKH melakukan penguasaan.
Nah, putusan MK itu bisa membatalkan niatan pemerintah untuk terus mengabaikan masyarakat adat penghuni hutan. Kesalahan kebijakan kehutanan pemerintah selama ini, yang mengabaikan keberadaan masyarakat yang sudah lama tinggal dan mengolah lahan di kawasan hutan bisa terhenti.
Bisa dimaknai, putusan MK itu, adalah tamparan bagi pemerintah dan oligarki yang abai terhadap masyarakat adat penghuni hutan.
Redaksi Energi Juang News