Pemerintah tidak boleh membiarkan normalisasi korupsi, walaupun mereka membungkusnya dengan jargon kemajuan. Pemerintah yang tidak memberi sanksi tegas atas markup, secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada publik. Mereka memperbolehkan proyek besar untuk boros asalkan bisa dijadikan pencapaian politik. KPK harus berani menindak kasus ini, sebab penyimpangan administratif yang terjadi sudah menjadi pengkhianatan terhadap amanah publik.
Sebagai warga dan aktivis, kita perlu tuntut audit terbuka dan akuntabilitas politik. Pemerintah wajib mempublikasikan semua laporan biaya, kontrak, dan harga secara transparan. Selain itu, publik berhak memperoleh penjelasan detail tentang alasan selisih biaya yang sangat besar dari proyek ini. Pihak-pihak yang menerima keuntungan dari proyek Whoosh harus diungkap secara terbuka oleh pemerintah.
Penutup
Jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan publik, masyarakat akan mengingat Whoosh sebagai proyek kebanggaan palsu. Ia menjadi simbol betapa cepat uang rakyat bisa meluncur tanpa arah dan tanpa keadilan.
Redaksi Energi Juang News