Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dipolisikan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH). Politisi yang akrab disapa Mbak Ning itu dilaporkan ke polisi karena pernyataannya yang menyebut Soeharto sebagai “pembunuh rakyat".
Pernyataan Ribka itu merupakan bagian dari polemik dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Dalam negara hukum, melaporkan orang lain yang dianggap melakukan tindak pidana adalah hak hukum bagi warga negara. Hak itu dijamin Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Persoalannya, pelaporan itu bisa menimbulkan konsekuensi terampasnya hak warga lain. Dalam konteks ini, Ribka pun sedang menggunakan haknya sebagai warga negara dalam berpendapat.
Sehingga dalam hal ini ARAH sedang menggunakan hak hukumnya untuk memberangus hak asasi warga lainnya, dalam hal ini Ribka. Dalam diskursus HAM, tindakan ARAH ini termasuk kategori Abuse of Rights atau penyalahgunaan hak.
Dalam hukum perdata, hal itu merupakan pelaksanaan hak yang semata-mata menyebabkan gangguan atau kerugian pada orang lain.