goresan-pena

Putusan MK Soal UU IKN: Mencegah Penjajahan Oleh Investor

ET
Senin, 17 November 2025 | 15:00 WIB


Oleh Esteria Tamba
(Penulis/ Aktivis)





Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir atas jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN).





MK memutuskan, Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang itu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945





Untuk diketahui, pasal yang dibatalkan itu memuat mekanisme 2 siklus HGU dan HGB yang jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB.





Putusan MK itu sejatinya adalah pembebasan bagi rakyat dari ancaman 'penjajahan' oleh investor.





Sebab, klausul dalam UU IKN itu memang merugikan mayarakat hukum adat dan rakyat kecil lainnya, serta berpotensi menjerumuskan rakyat dalam konflik agraria.





Pemberian HGU dan HGB selama ratusan tahun dalam UU IKN merupakan  pemberian keistimewaan (priviledges) kepada para investor. Mereka diberi jangka waktu lama dalam menguasai tanah, sedangkan hak masyarakat adat atas lahan hingga kini masih belum mendapatkan pengakuan memadai dari negara.


Halaman:

Tags

Terkini