Bila dicermati, klausul dalam UU IKN yang dibatalkan MK itu bahkan lebih buruk dibandingkan UU Agraria era kolonial Belanda (Agrarische Wet 1870) yang memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor paling lama 75 tahun.
Sehingga, bila tak ada putusan MK itu, para investor akan bertindak layaknya kolonialis pemguasa tanah di Kalimantan Timur atau IKN.
Mereka akan menguasai tanah ratusan tahun sekaligus mendiskriminasi hak-hak masyarakat hukum adat, petani, buruh kebun, dan kelompok marginal lain dalam struktur agraria di Kalimantan Timur melalui konflik agraria.
Hal itu terkonfirmasi oleh data. Kalimantan Timur memang rentan konflik agraria. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan adanya 689 kasus sengketa lahan masih belum terselesaikan di provinsi itu. Bahkan, sekitar 51 persen wilayah disebut belum terbebas dari konflik agraria yang mengorbankan rakyat kecil.
Maka, putusan MK itu bisa dipandang sebagai pencegah 'penjajahan' oleh investor di IKN. Terima kasih untuk para hakim MK.
Redaksi Energi Juang News