Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Belum lama ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan draf Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) versi terbaru, atau yang saat ini disebut sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah tuntas disusun. Draf itu kemudian dibahas bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, pada pekan pertama September 2025, Badan Pengkajian (BP) MPR RI telah menggelar rapat pleno untuk membahas penyusunan PPHN. Ketua BP MPR RI Andreas Hugo Pareira, menjelaskan PPHN dirancang menggunakan paradigma Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).
Ada tiga ranah utama yang menjadi fokus penyusunan PPHN: pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. BP MPR pun menawarkan tiga opsi landasan hukum PPHN, yaitu UUD 45, TAP MPR, atau undang-undang.
Munculnya wacana GBHN versi kekinian ini sejatinya merepresentasikan kebutuhan zaman. Pembangunan yang dilakukan demi negeri ini, seharusnya memang mengikat seluruh perangkat negara dan berkesinambungan. Tidak parsial dan terpotong-potong oleh periodisasi.
Lebih dari itu, dirumuskannya kembali GBHN saat ini membuktikan masih relevannya gagasan Presiden Pertama Republik Indonesia, Sukarno.
Ya, sejatinya GBHN merupakan warisan dari Pemerintahan Bung Karno. Kala itu, GBHN berwujud Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) yang merupakan pemikiran Bung Karno.