Warisan Politik yang Terlupakan
Dalam lanskap politik Indonesia, hanya dua presiden yang tidak menerbitkan konsesi baru untuk perkebunan sawit: Soekarno dan Megawati. Sikap Megawati ini bukan tanpa dasar—ia secara terbuka menyatakan bahwa sawit adalah tanaman yang arogan dan merusak lingkungan.
Namun pasca-2004, kebijakan ini berubah drastis. Moratorium sawit baru muncul kembali pada era Jokowi melalui Inpres No. 8 Tahun 2018, namun implementasinya tidak menghentikan laju deforestasi yang sudah terlanjur masif. Kini, setelah bencana Sumatera, PDIP bahkan mendesak pemerintah untuk kembali memberlakukan moratorium izin alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.
Mempertanyakan Prioritas Pembangunan
Ketika rakyat kecil menjadi korban banjir dan longsor akibat tanah yang rapuh dan hutan yang hilang, pertanyaan mendasar muncul: pembangunan ekonomi untuk siapa? Visi Megawati yang mengutamakan kelestarian hutan di atas kepentingan ekspansi korporasi sawit kini terbukti sebagai pilihan yang melindungi rakyat.
Ironisnya, kebijakan yang ia bangun justru ditinggalkan oleh rezim-rezim berikutnya yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tragedi Sumatera adalah pengingat keras bahwa keputusan politik hari ini akan menentukan apakah generasi mendatang mendapat warisan berupa kehidupan atau bencana.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Siapa yang Menanggung Beban Deforestasi?
Tragedi banjir dan longsor di Sumatera pada November 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang paling dirugikan dari ekspansi perkebunan sawit tanpa kendali. Ribuan keluarga kehilangan rumah, ladang pertanian, dan aset produktif mereka ketika hujan deras memicu aliran lumpur dan air dari lereng yang telah gundul akibat deforestasi masif.
Menurut catatan komunitas lingkungan, kerugian ekonomi dari bencana Sumatera saja mencapai miliaran rupiah, jauh lebih besar daripada profit yang pernah dihasilkan dari perkebunan sawit di wilayah tersebut. Ribuan petani kecil yang telah kehilangan lahan karena konversi hutan menjadi sawit kini kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menjadi buruh di perkebunan yang sama yang telah menghancurkan ekosistem mereka. Ini adalah paradoks pembangunan yang tragis: ekonomi yang dibangun atas deforestasi justru menciptakan kemiskinan dan kerentanan yang lebih besar bagi rakyat.
Redaksi Energi Juang News