goresan-pena

Lingkaran Setan 'Raja Kecil': Saat Korupsi Menjadi Sistem, Bukan Lagi Skandal

ET
Senin, 22 Desember 2025 | 15:00 WIB


Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)





Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kini terasa seperti siaran ulang yang kehilangan daya kejutnya. Publik seolah sudah bisa menebak alurnya: seorang kepala daerah dilantik, tak lama kemudian rompi oranye KPK menyusul.





Data jajak pendapat Litbang Kompas pada November 2025 mengonfirmasi kejenuhan ini, di mana 69,9% responden mengaku biasa saja mendengar kabar korupsi kepala daerah. Fenomena ini bukan lagi sekadar potret kegagalan individu, melainkan gejala dari sebuah sistem yang rusak, melahirkan "raja-raja kecil" yang menjalankan korupsi secara berjamaah.





Akar masalahnya teridentifikasi dengan jelas: mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jabatan publik yang seharusnya menjadi pengabdian berubah menjadi investasi yang menuntut pengembalian modal secepatnya. Tidak mengherankan jika banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bahkan kurang dari setahun setelah menjabat.





Baca juga : Membongkar Ilusi Efek Jera di Kasus Korupsi Harvey Moeis





Tekanan untuk melunasi "utang politik" kepada para pemodal dan tim sukses memaksa mereka mengubah kewenangan menjadi komoditas. Izin diperjualbelikan, proyek diatur untuk kroni, dan jabatan dilelang secara terselubung, persis seperti yang terjadi pada kasus Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, dan Bupati Ponorogo, Bupati Lampung, Bupati Bekasi, sepanjang 2025 .





Korupsi Kepala Daerah dan Mahalnya Ongkos Politik





Dalam ekosistem transaksional ini, pertanyaan "apakah korupsi menjadi alat politik?" menjadi sangat relevan. Ketika hampir semua pejabat daerah memiliki potensi "utang" yang sama, penegakan hukum yang tebang pilih dapat menciptakan persepsi sebagai alat gebuk politik. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 22,4% publik percaya bahwa korupsi terjadi karena penegakan hukum yang pilih-pilih.


Halaman:

Tags

Terkini