Hal ini memunculkan kecurigaan: apakah kepala daerah yang patuh pada kekuatan politik tertentu akan aman, sementara mereka yang membangkang akan "dibongkar" kasusnya? Persepsi ini menggerus kepercayaan publik tidak hanya pada pejabat, tetapi juga pada proses hukum itu sendiri.
Korupsi sebagai Alat Politik dan Krisis Kepercayaan Publik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintah daerah semestinya tidak tinggal diam. Namun, pengawasan yang lemah menjadi salah satu problem struktural yang disebut oleh 20,4% responden sebagai akar korupsi. Tanpa pengawasan internal yang kuat dan reformasi dalam rekrutmen politik di tingkat partai, OTT hanya akan terus menjadi siklus tanpa akhir: tangkap, vonis, lalu ulangi dengan aktor yang berbeda.
Baca juga : Di Bawah Bayang-Bayang Mediokrasi
Pada akhirnya, perspektif yang harus digeser adalah dari sekadar merayakan penindakan menjadi menuntut pencegahan sistemik. Sikap kritis publik, di mana 63,3% responden tidak akan memilih lagi politisi korup, adalah modal sosial yang kuat. Namun, energi ini harus diarahkan untuk menekan pembenahan regulasi biaya politik, transparansi partai, dan penguatan pengawasan.
Jika tidak, kita hanya akan terus terjebak dalam drama penangkapan para "raja kecil", sementara istana korupsi yang mereka bangun tetap berdiri kokoh, siap menyambut raja berikutnya.
Redaksi Energi Juang News