goresan-pena

Tanah Adat Terus Dirampas, Negara Makin Tega Menindas

HD
Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB



Karena cara pandang negara yang menganggap wilayah adat sebagai tanah negara. Buktinya, dari sekitar 33,6 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan oleh masyarakat adat, sekitar 26,2 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. Sementara 7,3 juta hektare lainnya beririsan dengan berbagai konsesi. 





Namun,  negara hanya mengakui sekitar 6,37 juta hektare tanah adat, melalui produk hukum daerah. Lalu, lahan yang ditetapkan sebagai hutan adat hanya sekitar 345 ribu hektare.





Artinya, tanah adat yang tak diakui negara masih sangat luas. Tak heran bila perampasan wilayah adat terus terjadi.





Apalagi, ditengah masih sangat minimnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat, Presiden Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan tersebut berpotensi memperparah perampasan wilayah adat karena menempatkan masyarakat adat sebagai objek pengendalian belaka.





Disisi lain, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga belum disahkan hingga akhir 2025. Hal itu membuat diskriminasi struktural semakin parah karena kekosongan payung hukum.  Sehingga, ruang perampasan wilayah adat pun semakin terbuka.





Maka, sepertinya kita harus bersiap mendengarkan kabar buruk lagi tahun depan, ketika perampasan tanah adat tak berhenti. Bahkan lebih parah. Bila cara pandang maupun haluan pemerintah tak berubah.





Redaksi Energi Juang News





Halaman:

Tags

Terkini