Penolakan terhadap kegiatan ibadah minoritas secara terang melanggar Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Hak ini bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Ketika negara, melalui aparat atau pemerintah daerah, membiarkan penolakan ibadah atas nama “ketertiban” atau “tekanan mayoritas”, negara telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai duty bearer hak asasi manusia. Pembiaran semacam ini menciptakan preseden berbahaya: hukum tunduk pada tekanan massa, bukan pada konstitusi.
Negara tak boleh terus menerus membiarkan intoleransi. Sebab dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan kohesi sosial dan memperbesar potensi konflik horizontal.
Negara yang gagal melindungi minoritas agama juga akan kehilangan legitimasi moral di mata warganya dan komunitas internasional.
Lebih jauh, toleransi yang hanya bersifat simbolik, dirayakan dalam slogan, tetapi diingkari dalam praktik, akan melahirkan sinisme publik terhadap nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia.
Dalam isu kebebasan beragama, negara tidak boleh bersikap “netral” dalam arti pasif. Netralitas sejati justru menuntut keberpihakan aktif pada korban diskriminasi dan penegakan hukum tanpa kompromi.
Negara harus berpandangan bahwa menolak ibadah minoritas bukan tradisi lokal, bukan aspirasi warga, dan bukan bentuk kearifan sosial, melainkan pelanggaran hak konstitusional.
Jika praktik intoleran terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap hukum, demokrasi, dan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk akan hancur.