goresan-pena

Disparitas UMP: Jebakan Migrasi Buruh dan Bayang-Bayang Upah di Bawah UMR

ET
Senin, 29 Desember 2025 | 15:50 WIB



Namun, analisis objektif harus mempertimbangkan dilema pengusaha. Kenaikan UMP ekstrem membebani usaha kecil-menengah (UKM) di Jakarta, di mana biaya operasional sewa lahan, energi, dan logistic sudah membengkak. Bagi pengusaha di Jawa Barat atau Karawang, UMP rendah memungkinkan daya saing ekspor, tapi berisiko eksodus tenaga kerja.





Upah di bawah UMR sering muncul dari kontrak informal atau outsourcing untuk menekan biaya, meski melanggar UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pengusaha menghadapi tekanan globalisasi: biaya tenaga kerja Indonesia masih kompetitif dibanding ASEAN, tapi penegakan ketat bisa picu PHK massal atau relokasi pabrik ke negara tetangga.





Secara netral, solusi memerlukan reformasi holistik: formula UMP berbasis biaya hidup riil dan produktivitas regional, insentif pajak untuk UKM di daerah tertinggal, serta penguatan pengawasan upah minimum melalui data disposable income. Tanpa itu, disparitas UMP tak hanya gagal lindungi pekerja, tapi juga ancam keberlanjutan usaha. Kebijakan inklusif diperlukan agar hak upah jadi kepastian, bukan jebakan dilema.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini