Dalam kasus pengusiran nenek Elina oleh anggota ormas Madas, bisa dikatakan telah terjadi kekerasan langsung dankekerasan struktural, terhadap masyarakat rentan.
Lebih jauh, Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai symbolic violence, ketika kekerasan dilegitimasi melalui simbol identitas, moralitas, atau klaim representasi sosial. Ormas preman sering membungkus aksinya dengan jargon agama, adat, atau nasionalisme, sehingga kekerasan tampak sulit dilawan secara sosial.
Hal ini juga tampak dari ormas Madas, yang menggunakan label suku atau daerah dalam nama organisasinya.
Secara teoritis dan normatif, tidak ada justifikasi apa pun bagi premanisme ormas. Negara wajib hadir secara tegas melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu, pembinaan ormas berbasis prinsip demokrasi, serta pembubaran organisasi yang secara sistematis melakukan kekerasan.
Membiarkan premanisme atas nama apa pun sama artinya dengan mengkhianati prinsip negara hukum dan membiarkan demokrasi dirongrong dari dalam.
Premanisme ormas bukan ekspresi kebebasan berserikat, melainkan penyimpangan yang harus dilawan demi keadilan, keamanan, dan martabat warga negara.
Redaksi Energi Juang News