Secara keseluruhan, wacana ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan gejala kemunduran demokrasi. Masyarakat perlu mendorong kajian mendalam, menuntut transparansi Prolegnas, dan mempertahankan pilkada langsung sebagai benteng desentralisasi. Tanpa itu, Indonesia berisiko mundur ke era otoritarianisme terselubung.
Redaksi Energi Juang News