Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi. Fakta ini membuatnya menjadi target strategis. Ketika pemerintah Venezuela menasionalisasi sumber daya alam dan menolak tunduk pada kepentingan korporasi multinasional, tekanan imperialisme meningkat.
Sejarah membuktikan bahwa negara-negara dengan sumber daya strategis dan sikap politik independen sering menjadi sasaran kriminalisasi pemimpinnya. Dari Patrice Lumumba di Kongo, Jean-Bertrand Aristide di Haiti, Saddam Hussein di Irak, hingga Muammar Gaddafi di Libya, pola ini berulang: delegitimasi, sanksi, kriminalisasi, lalu intervensi terbuka.
Bagi Indonesia, kasus Venezuela adalah peringatan serius. Indonesia juga kaya sumber daya alam, memiliki posisi strategis, dan secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif. Jika kedaulatan politik dan ekonomi tidak dijaga, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan serupa, terutama ketika kebijakan nasional bertabrakan dengan kepentingan korporasi dan negara besar.
Pengalaman negara-negara Global South menunjukkan bahwa imperialisme tidak selalu datang dengan kapal perang. Ia bisa hadir dalam beragam bentuk, seperti:
• tekanan hukum internasional,
• kriminalisasi elite politik,
• manipulasi isu HAM,
• dan sanksi ekonomi sepihak.
Karena itu, Indonesia harus menolak preseden kriminalisasi politik pemimpin negara berdaulat. Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat solidaritas Selatan–Selatan untuk melawan dominasi hukum internasional yang bias.
Lebih jauh, Indonesia harus memperjuangkan tatanan dunia multipolar yang adil, bukan tunduk pada hegemoni tunggal. Dan yang tak kalah penting, kita harus menjaga kedaulatan hukum nasional agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan asing.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalam konteks hari ini, imperialisme tidak lagi selalu berwujud penjajahan teritorial, melainkan penjajahan hukum, ekonomi, dan narasi global.