goresan-pena

Keterlibatan TNI dalam Konflik Agraria: Pengkhianatan terhadap Reformasi!

HD
Selasa, 20 Januari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Konflik agraria di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sengketa tanah antara masyarakat dengan korporasi—baik perkebunan, pertambangan, maupun proyek strategis nasional—kerap berujung pada kekerasan struktural.





Lebih memprihatinkan lagi, dalam sejumlah konflik tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir (2021-2025), kasus kekerasan TNI di wilayah konflik agraria terus melonjak.





Khusus tahun 2025, KPA menemukan terjadi 70 kasus kekerasan oleh TNI dalam penanganan konflik agraria, naik 89% dibandingkan tahun 2024. 





Keterlibatan militer dalam konflik agraria bukan hanya keliru secara normatif, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi, supremasi sipil, dan prinsip negara hukum.





Militerisme dan Distorsi Fungsi Pertahanan





Secara teoritis, keterlibatan militer dalam konflik agraria merupakan ciri dari militerisme, yakni kondisi ketika institusi militer melampaui fungsi pertahanannya dan masuk ke wilayah politik, ekonomi, dan sosial. Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menegaskan bahwa profesionalisme militer mensyaratkan pembatasan peran militer secara ketat pada fungsi pertahanan negara dari ancaman eksternal.





Ketika militer terlibat dalam konflik sipil, profesionalisme tersebut runtuh dan militer berubah menjadi aktor politik koersif.


Halaman:

Tags

Terkini