goresan-pena

Keterlibatan TNI dalam Konflik Agraria: Pengkhianatan terhadap Reformasi!

HD
Selasa, 20 Januari 2026 | 06:00 WIB



Konflik agraria pada dasarnya adalah persoalan hukum, keadilan sosial, dan tata kelola sumber daya alam. Ia menuntut pendekatan sipil berbasis hukum dan hak asasi manusia, bukan pendekatan keamanan. Pelibatan TNI justru menggeser konflik dari ranah hukum ke ranah kekuasaan, di mana warga sipil berada dalam posisi yang sangat timpang.





Kekerasan Struktural dan Negara Represif





Johan Galtung memperkenalkan konsep kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang bekerja secara sistemik melalui institusi negara dan struktur sosial yang timpang. Dalam konflik agraria, kehadiran aparat bersenjata negara—termasuk TNI—sering kali memperkuat posisi korporasi dan melemahkan posisi rakyat.





Negara, yang seharusnya bertindak sebagai penjamin keadilan, justru tampil sebagai alat represi.





Hal ini sejalan dengan analisis Louis Althusser mengenai aparatus represif negara, di mana militer dan aparat keamanan digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelas dominan. Ketika TNI dikerahkan untuk “mengamankan” lahan sengketa, yang diamankan sering kali bukan hukum atau keadilan, melainkan investasi dan akumulasi modal.





Pengkhianatan Terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil





Reformasi 1998 secara tegas mengamanatkan pemisahan TNI dari politik dan urusan sipil. Dwifungsi ABRI dihapus bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan koreksi historis atas praktik otoritarianisme militer.





Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam konflik agraria merupakan bentuk revitalisasi terselubung dwifungsi, meskipun dibungkus dengan istilah “bantuan pengamanan” atau “perbantuan kepada pemerintah daerah”.





Alfred Stepan dalam Rethinking Military Politics menekankan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika terdapat supremasi sipil, yakni kondisi di mana militer sepenuhnya tunduk pada otoritas sipil dan dibatasi perannya secara jelas.





Ketika TNI terlibat dalam konflik agraria, batas tersebut kabur, dan demokrasi mengalami kemunduran (democratic backsliding).

Halaman:

Tags

Terkini