Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Tindakan anggota TNI dan Polri yang menuduh, mengintimidasi, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap seorang pedagang es dengan tuduhan produknya mengandung bahan “spons” merupakan peristiwa serius yang tidak boleh dianggap sepele. Peristiwa semacam ini bukan sekadar pelanggaran etika profesi aparat negara, melainkan pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi serta supremasi sipil.
Dalam negara demokratis, penggunaan kekerasan dan kewenangan koersif oleh aparat keamanan hanya dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan hukum, prosedur yang sah, serta melalui mekanisme penegakan hukum yang akuntabel. Tuduhan sepihak, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga sipil—terlebih terhadap pedagang kecil yang berada pada posisi sosial-ekonomi rentan—merupakan bentuk abuse of power yang harus diproses secara pidana.
Negara Hukum dan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum
Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah berlakunya asas equality before the law, yakni setiap warga negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama.
A.V. Dicey dalam Introduction to the Study of the Law of the Constitution menegaskan bahwa supremasi hukum menolak segala bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, termasuk kekuasaan aparat negara yang bertindak di luar hukum.
Apabila anggota TNI dan Polri yang melakukan intimidasi dan kekerasan fisik tidak diproses secara pidana, maka negara secara tidak langsung menciptakan kekebalan hukum (impunity).
Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menegaskan adanya hierarki kewargaan, di mana aparat ditempatkan di atas warga sipil. Inilah awal dari erosi kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.