goresan-pena

Gedung 40 Lantai dan Kooptasi Islam oleh Kekuasaan

HD
Rabu, 11 Februari 2026 | 08:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Rencana pemerintah membangun gedung perkantoran setinggi 40 lantai yang akan digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga-lembaga Islam patut dibaca secara kritis.





Di tengah krisis ekonomi, ketimpangan sosial, serta memburuknya daya beli rakyat, proyek semacam ini bukan sekadar persoalan anggaran atau tata kota. Ia adalah praktik politik kekuasaan yang sarat makna ideologis: upaya mengkooptasi kalangan Islam demi melanggengkan hegemoni penguasa.





Gedung 40 Lantai dan Politik Kooptasi Islam





Dalam perspektif teori politik kritis, terutama pemikiran Antonio Gramsci, kekuasaan tidak semata dijaga melalui aparatus koersif seperti militer dan kepolisian, tetapi juga melalui persetujuan (consent) yang dibangun lewat aparatus ideologis. Agama—termasuk Islam—memiliki posisi strategis dalam pembentukan kesadaran kolektif masyarakat.





Karena itu, menjinakkan dan merangkul elite-elite keagamaan merupakan langkah penting bagi penguasa untuk menjaga stabilitas dan legitimasi politiknya.
Gedung megah yang disediakan negara untuk MUI dan ormas Islam dapat dibaca sebagai “hadiah simbolik” yang bertujuan menciptakan relasi patronase.





Dalam relasi ini, negara tampil sebagai dermawan, sementara lembaga-lembaga keagamaan secara perlahan didorong untuk berada dalam orbit kekuasaan. Kritik terhadap kebijakan negara berpotensi dilunakkan, bahkan diredam, karena adanya ketergantungan struktural—baik finansial maupun simbolik—terhadap negara.





Baca juga : Pemekaran Wilayah: Janji Manis Pembangunan, Kursi Nyata Kekuasaan


Halaman:

Tags

Terkini