goresan-pena

APBN Adalah Instrumen Keadilan Sosial, Bukan “Jaring Pengaman” Kereta Cepat

HD
Jumat, 13 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Keputusan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) akan dibayar menggunakan APBN menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi tata kelola keuangan negara. Jika proyek tersebut sejak awal dikonstruksikan sebagai skema business-to-business (B2B), maka konsekuensi logisnya adalah risiko pembiayaan dan utang melekat pada entitas bisnis yang menjalankannya—bukan pada fiskal negara.





Dalam teori ekonomi publik, pemisahan antara ranah publik dan ranah komersial merupakan prinsip fundamental. Richard Musgrave dalam The Theory of Public Finance membedakan fungsi negara menjadi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.





Proyek infrastruktur berbasis B2B berada dalam domain alokasi pasar yang dijalankan entitas usaha, bukan fungsi distribusi yang wajib ditanggung APBN. Ketika negara mengambil alih kewajiban utang proyek bisnis, batas antara risiko komersial dan tanggung jawab fiskal menjadi kabur.





Risiko Moral Hazard dan Distorsi Tata Kelola





Keputusan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek komersial berpotensi menciptakan moral hazard. Teori principal-agent menjelaskan bahwa ketika risiko kegagalan dapat dialihkan kepada pihak lain—dalam hal ini negara—maka insentif untuk melakukan manajemen risiko yang prudent menjadi lemah.





Jika setiap proyek strategis yang mengalami pembengkakan biaya akhirnya diselamatkan APBN, maka disiplin pasar kehilangan maknanya. Padahal, proyek Whoosh sejak awal dirancang sebagai kerja sama antar entitas bisnis tanpa jaminan langsung APBN.





Baca juga : Mensos Yang Kurang Kerjaan dan Hak Warga Atas Kesehatan


Halaman:

Tags

Terkini