Skema B2B dimaksudkan agar proyek tetap berada dalam logika investasi, bukan logika belanja negara. Dengan demikian, risiko pembengkakan biaya, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian proyeksi penumpang merupakan risiko korporasi.
Menggeser beban utang ke APBN berarti mengubah desain awal proyek. Dalam perspektif tata kelola keuangan negara, ini berpotensi melanggar prinsip no bailout without accountability. Negara bukanlah “penjamin terakhir” bagi setiap kegagalan bisnis, apalagi jika proyek tersebut sejak awal tidak diklasifikasikan sebagai public service obligation.
Peran BPI Danantara: Instrumen Investasi, Bukan APBN
Di sinilah urgensi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sebagai entitas pengelola investasi negara, Danantara dibentuk untuk mengelola aset dan pembiayaan berbasis pendekatan investasi, bukan fiskal murni.
Jika proyek Whoosh adalah inisiatif bisnis yang melibatkan BUMN dan skema investasi, maka secara kelembagaan pengelolaan risiko dan utangnya lebih tepat berada dalam ekosistem investasi—termasuk melalui Danantara—ketimbang langsung dibebankan pada APBN.
Model serupa dapat ditemukan pada sovereign wealth fund (SWF) di berbagai negara. Temasek di Singapura, misalnya, mengelola portofolio investasi negara secara terpisah dari anggaran pemerintah.
Kerugian investasi tidak serta-merta dibebankan pada fiskal tahunan, karena terdapat pemisahan yang jelas antara neraca investasi dan APBN. Pemisahan ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan disiplin anggaran.
Jika Danantara memang dimaksudkan sebagai instrumen pengelolaan investasi strategis, maka proyek-proyek seperti Whoosh seharusnya berada dalam kerangka portofolio investasi tersebut. Biarlah mekanisme bisnis—restrukturisasi, refinancing, atau optimalisasi aset—yang menjadi solusi, bukan injeksi APBN.
Beban Fiskal dan Keadilan Sosial
APBN adalah instrumen keadilan sosial. Ia dihimpun dari pajak rakyat dan harus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan dasar. Mengalihkan dana publik untuk menutup utang proyek komersial berisiko mengorbankan fungsi redistributif negara.