Di tingkat kota, Wali Kota Jambi, Maulana, menyatakan telah membentuk tim pencegahan pekerja migran ilegal dan human trafficking. Edukasi melalui media sosial akan diperluas untuk mencegah warga tergiur tawaran kerja dengan gaji besar tanpa prosedur resmi. Langkah ini menunjukkan sensitivitas pemerintah daerah terhadap ancaman TPPO yang nyata dan berulang.
Namun, ada tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), nama Andri tidak terdaftar sebagai pekerja migran resmi. Artinya, ia diduga berangkat secara ilegal. Kondisi ini membuat perlindungan menjadi lebih kompleks, karena data formal di KBRI tidak mencatat keberadaannya sejak awal.
Di penampungan imigrasi Kamboja, Andri kini menghadapi batas waktu. Jika lebih dari satu tahun berada di sana, ia berpotensi dijadikan tersangka. Ironisnya, korban bisa berubah status menjadi pelaku karena persoalan administratif.
Negara, Warga, dan Kewajiban Melindungi Korban TPPO Lintas Negara
Kasus ini menjadi refleksi penting. Negara tidak cukup hanya mengimbau warga agar berhati-hati. Negara harus memperkuat sistem pencegahan sejak hulu engawasan lowongan kerja digital, literasi migrasi aman, serta jalur pelaporan cepat bagi korban di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu terus membangun sistem deteksi dini dan pendampingan keluarga korban.
Karena pada akhirnya, ukuran kehadiran negara bukan pada banyaknya regulasi, melainkan pada seberapa cepat dan nyata ia melindungi warganya yang terjebak dalam kegelapan di negeri orang.
Redaksi Energi Juang News