Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pemasangan spanduk penolakan terhadap rencana pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Pasar Baru, Jambi, pada Minggu (15/2), bukan sekadar ekspresi keberatan warga. Ia adalah gejala serius dari apa yang dalam teori politik disebut sebagai tyranny of the majority—tirani mayoritas—yang berpotensi menggerus sendi-sendi kebangsaan kita.
Dalam negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, suara mayoritas memang penting. Namun, mayoritas tidak pernah diberi mandat untuk menindas atau membungkam hak-hak minoritas.
Demokrasi tanpa perlindungan hak asasi justru bertransformasi menjadi kediktatoran berbaju suara rakyat.
Mayoritarianisme dan Bahaya “Tirani Mayoritas"
Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America mengingatkan bahwa demokrasi menyimpan paradoks: ketika kehendak mayoritas tidak dibatasi oleh hukum dan konstitusi, ia dapat berubah menjadi tirani. Mayoritas merasa memiliki legitimasi moral dan politik untuk menentukan segalanya, termasuk membatasi hak kelompok lain.
John Stuart Mill dalam On Liberty juga menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan bukan hanya datang dari negara, tetapi juga dari “tirani opini publik”. Ketika tekanan sosial dan dominasi kelompok mayoritas membungkam kelompok minoritas, kebebasan individu menjadi ilusi.
Baca juga : Lindungi Gereja Dari Intoleransi, Bupati Kubu Raya Tegak Lurus Konstitusi