Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah—apa pun agamanya—atas dasar sentimen mayoritas adalah manifestasi konkret dari tirani tersebut. Spanduk-spanduk penolakan bukan hanya simbol keberatan administratif, tetapi representasi dominasi identitas mayoritas atas hak konstitusional warga negara lain.
Pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945
Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukanlah legitimasi untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan pengakuan atas keberagaman iman dalam bingkai penghormatan. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi berbasis agama.
Konstitusi kita lebih eksplisit lagi. Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Dengan demikian, penolakan berbasis mayoritas terhadap pembangunan gereja bukan hanya problem sosial, melainkan problem konstitusional. Ia mencederai prinsip negara hukum (rechstaat) yang menjadi fondasi Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika dan Politik Identitas
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan retorika kosong. Ia adalah fondasi etis kehidupan kebangsaan. Ketika mayoritas merasa berhak menentukan ruang hidup minoritas, maka kebhinekaan berubah menjadi sekadar slogan.
Teori pluralisme dari Isaiah Berlin menekankan bahwa dalam masyarakat majemuk, tidak semua nilai bisa diseragamkan. Perbedaan adalah fakta sosial yang harus dikelola dengan toleransi dan perlindungan hukum, bukan ditekan melalui tekanan sosial.
Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler ekstrem. Ia adalah negara yang menempatkan agama dalam ruang publik secara proporsional, dengan jaminan kesetaraan bagi semua pemeluk agama.
Ketika ruang ibadah dipersoalkan hanya karena identitas pemeluknya minoritas, maka yang terjadi adalah politik identitas yang eksklusif dan eksploitatif.