Negara Tidak Boleh Diam
Di sinilah peran negara menjadi krusial. Negara tidak boleh berlindung di balik alasan “aspirasi masyarakat”.
Negara adalah penjamin hak konstitusional, bukan sekadar mediator konflik sosial. Dalam perspektif teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, negara dibentuk untuk melindungi kehendak umum (general will) yang menjamin kebebasan semua warga, bukan sekadar kehendak kelompok dominan.
Jika negara membiarkan tirani mayoritas berlangsung, maka negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya.
Pembiaran terhadap tindakan-tindakan diskriminatif—baik berupa spanduk, intimidasi sosial, maupun penghambatan administratif—akan menciptakan preseden berbahaya.
Hari ini gereja yang ditolak, esok bisa jadi rumah ibadah agama lain, atau bahkan kelompok sosial lain yang dianggap “berbeda”.
Mengembalikan Demokrasi pada Ruh Konstitusional
Demokrasi Indonesia tidak boleh terjebak pada logika “siapa yang paling banyak, dia yang menentukan”. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila—demokrasi yang dibatasi oleh hukum, dilandasi etika kemanusiaan, dan berorientasi pada persatuan.
Kasus di Pasar Baru, Jambi, harus menjadi alarm bahwa mayoritarianisme yang tak terkendali dapat menggerogoti integrasi nasional. Negara, melalui pemerintah daerah maupun pusat, wajib memastikan bahwa seluruh prosedur hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif.
Aparat penegak hukum harus berdiri netral, bukan tunduk pada tekanan massa.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah Indonesia akan tetap menjadi rumah bersama yang melindungi semua anak bangsanya, atau berubah menjadi arena dominasi kelompok terbesar?