goresan-pena

Uni Eropa Jatuhkan Sanksi, Lawan Dengan Trisakti

HD
Jumat, 20 Februari 2026 | 12:00 WIB


Usulan Uni Eropa untuk memasukkan Pelabuhan Karimun, Indonesia, ke dalam daftar sanksi karena diduga menangani perdagangan minyak Rusia bukan sekadar isu teknis perdagangan internasional. Ia adalah sinyal politik yang serius yang berpotensi menyerang kedaulatan Indonesia, baik di bidang politik maupun ekonomi.





Di tengah situasi geopolitik yang memanas akibat perang Rusia–Ukraina, Indonesia dihadapkan pada ujian penting: apakah ia akan tunduk pada tekanan eksternal, atau berdiri tegak dalam prinsip kedaulatan yang sejak awal digariskan para pendiri bangsa?





Uni Eropa dan Politik Sanksi Ekstrateritorial





Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir semakin agresif menggunakan instrumen sanksi ekonomi sebagai alat politik luar negeri. Sanksi terhadap Rusia diperluas tidak hanya kepada entitas Rusia, tetapi juga kepada pihak-pihak ketiga yang dianggap memfasilitasi perdagangan komoditas strategis seperti minyak.





Praktik ini dalam kajian hukum internasional kerap disebut sebagai secondary sanctions atau sanksi sekunder yakni penerapan sanksi kepada negara atau entitas non-pihak konflik yang berinteraksi dengan negara yang disanksi. Masalahnya, sanksi jenis ini sering dipandang bermasalah karena memiliki sifat ekstrateritorial, melampaui yurisdiksi hukum Uni Eropa sendiri.





Secara teoretis, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Kedaulatan berarti setiap negara memiliki otoritas penuh atas wilayah dan kebijakan ekonominya tanpa intervensi eksternal yang koersif.





Ketika pelabuhan di wilayah Indonesia diancam sanksi karena aktivitas perdagangan yang secara hukum nasional tidak melanggar, maka yang dipersoalkan bukan hanya perdagangan, melainkan hak Indonesia menentukan kebijakan ekonominya sendiri.





Karimun dan Hak Indonesia Menentukan Mitra Dagang





Karimun merupakan kawasan strategis di perairan Selat Malaka, sekaligus bagian dari zona perdagangan bebas Indonesia. Secara hukum, aktivitas perdagangan di pelabuhan tersebut tunduk pada regulasi nasional Indonesia, bukan pada regulasi Uni Eropa.


Halaman:

Tags

Terkini

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB