goresan-pena

Uni Eropa Jatuhkan Sanksi, Lawan Dengan Trisakti

HD
Jumat, 20 Februari 2026 | 12:00 WIB




Dalam teori ketergantungan (dependency theory), negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam struktur ekonomi global yang timpang, di mana pusat (negara maju) memiliki kapasitas menentukan aturan, sementara periferi mengikuti.





Ketika Uni Eropa berupaya memasukkan entitas Indonesia ke dalam daftar sanksi karena dinamika konflik yang bukan merupakan konflik Indonesia, pola relasi pusat-periferi itu tampak nyata. Indonesia bukan pihak dalam konflik Rusia–Ukraina. Posisi politik luar negeri Indonesia selama ini konsisten pada prinsip bebas aktif.





Maka, memaksakan standar kebijakan geopolitik Eropa kepada Indonesia sama artinya dengan menggerus prinsip bebas aktif itu sendiri.





Pemerintah dan Ujian Kepemimpinan





Respons pemerintah Indonesia terhadap isu ini akan menjadi indikator sejauh mana Trisakti masih menjadi pedoman kebijakan luar negeri. Pemerintah harus tegas menyatakan bahwa setiap tuduhan atau dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional yang adil, bukan melalui tekanan sepihak.





Diplomasi aktif perlu ditempuh untuk menjelaskan posisi Indonesia, namun tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan. Indonesia dapat menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional dan hukum internasional adalah satu-satunya standar yang relevan bukan tekanan politik dari blok tertentu.





Jika pemerintah memilih bersikap lunak demi menghindari friksi dengan Uni Eropa, maka preseden ini akan membuka ruang bagi intervensi serupa di masa depan. Namun jika Indonesia berdiri tegak, maka ia tidak hanya membela satu pelabuhan, melainkan martabat politik dan ekonomi bangsa.





Jadi, usulan sanksi terhadap Karimun adalah ujian kedaulatan. Di tengah pusaran geopolitik global, Indonesia harus kembali pada fondasi ideologisnya sendiri.


Halaman:

Tags

Terkini

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB