goresan-pena

Setahun Dilantik, Dari Sumpah Jabatan ke Rompi Oranye

ET
Jumat, 20 Februari 2026 | 15:00 WIB



Desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan besar kepada daerah dengan transfer ke daerah dan dana desa mencapai lebih dari Rp800 triliun dalam APBN 2025 belum sepenuhnya diimbangi penguatan integritas birokrasi. Otonomi tanpa pengawasan efektif berisiko memperluas ruang rente di daerah.





Namun evaluasi tidak berhenti pada aspek korupsi. Tahun pertama juga diwarnai konflik kewenangan administratif, seperti polemik empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.





Keputusan Kemendagri tentang batas wilayah memicu ketegangan politik sebelum akhirnya diselesaikan melalui intervensi pemerintah pusat. Peristiwa ini menegaskan bahwa tata kelola hubungan pusat daerah masih menghadapi problem koordinasi dan kejelasan regulasi.





Tantangan Tata Kelola: Konflik Kewenangan dan Praktik Pemerintahan Responsif





Di sisi lain, terdapat contoh praktik pemerintahan yang relatif responsif. Dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat pada akhir 2025, koordinasi intensif antara gubernur, Forkopimda, dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat proses pemulihan.





Rapat rutin dua kali sehari dan penggunaan sistem dashboard terintegrasi menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis data dan kolaborasi lintas institusi dapat meningkatkan efektivitas respons kebijakan.





Dari perspektif pembangunan, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata masih bergerak di kisaran 4–5 persen, sementara tingkat kemiskinan nasional pada 2025 berada di sekitar 9 persen.





Tantangan kepala daerah bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi memastikan belanja publik berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Sayangnya, ketika ruang publik lebih banyak diisi berita OTT dibanding laporan capaian program, persepsi masyarakat terhadap kinerja daerah ikut tergerus.





Evaluasi satu tahun pertama semestinya bertumpu pada tiga parameter: integritas, kapasitas manajerial, dan kualitas pelayanan publik. Integritas tercermin dari absennya praktik korupsi.

Halaman:

Tags

Terkini