goresan-pena

Darurat Infrastruktur dan Tata Kelola Metropolitan Jakarta

ET
Senin, 23 Februari 2026 | 15:30 WIB



Baca juga : Pembatasan Daging Non-Halal di Medan: Melanggar Prinsip Kebhinekaan





Masalahnya, tata kelola kita masih terjebak pada sekat administratif. Polusi udara, banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, hingga mobilitas komuter adalah persoalan lintas batas. Air tercemar dari hulu akan mengalir ke Jakarta. Ratusan ribu komuter dari kota penyangga membebani sistem transportasi setiap hari. Namun, koordinasi kebijakan sering terhambat oleh ego daerah otonom dan ego sektoral kementerian.





Sejarah menunjukkan bahwa forum koordinasi seperti BKSP Jabodetabekjur kerap menjadi ruang konsultasi tanpa kekuatan eksekusi. Karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta membawa harapan baru melalui pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi (DKA). DKA diharapkan mampu menyinergikan transportasi terpadu, pengelolaan sampah regional, pengendalian tata ruang, dan perencanaan infrastruktur lintas wilayah.





Namun, amanat undang-undang tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Tanpa kewenangan eksekusi dan dukungan anggaran yang jelas, DKA berisiko menjadi simbol koordinasi semata.





Tantangan Dewan Kawasan Aglomerasi dan Urgensi Tata Kelola Metropolitan Jakarta





Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah penyangga serta kementerian terkait bergerak dalam satu irama kebijakan metropolitan.





Data 42 juta jiwa seharusnya menjadi wake-up call. Jakarta mungkin bukan kota terpadat di dunia dalam arti rasio kepadatan, tetapi ia adalah salah satu metropolitan terbesar dengan kompleksitas tertinggi. Jika ingin sejajar dengan kota global lain, Jakarta tidak cukup membangun proyek infrastruktur baru. Yang lebih penting adalah memastikan tata kelola, pengawasan, dan integrasi sistem berjalan konsisten dan profesional.





Keselamatan warga, kualitas hidup, dan masa depan metropolitan ini bergantung pada keseriusan pemerintah mengelola Jakarta sebagai satu kesatuan aglomerasi bukan sekadar kumpulan wilayah administratif.





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini