goresan-pena

Klaim Mendikdasmen Tentang Anggaran Pendidikan dan MBG Tidak Selaras dengan Regulasi

HD
Jumat, 27 Februari 2026 | 07:00 WIB



• Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
• Pemenuhan fasilitas belajar mengajar yang layak;
• Akses pendidikan yang merata dan berkeadilan;
• Penguatan infrastruktur dan teknologi pendidikan.





Permasalahannya, ketika kurang lebih Rp 223,5 triliun dialihkan untuk pemenuhan makan murid, ruang fiskal bagi tujuan-tujuan strategis di atas mengecil secara signifikan. Pada praktiknya, hal ini secara implisit menggeser komponen belanja pendidikan yang sangat vital ke komponen non-inti. 





Memang pasal 22 UU APBN 2026 memasukkan MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, secara terminologis dan konseptual, pendanaan operasional pendidikan seharusnya mencakup aktivitas langsung yang menyokong pembelajaran sebagaimana diamanatkan oleh regulasi pendidikan nasional dan praktik anggaran yang sehat.





Ada argumen publik yang kuat — termasuk dari monitoring anggaran independen — bahwa kesehatan/gizi anak lebih tepat masuk dalam fungsi kesehatan atau bantuan sosial, bukan fungsi pendidikan. 





Pendekatan ini bukan sekadar masalah nomenklatur, tetapi menyangkut esensi tujuan alokasi dana: apakah anggaran pendidikan benar-benar memperkuat pembelajaran atau hanya memenuhi kewajiban numerik 20% dari APBN?





Bila sebagian besar anggaran hanya digunakan untuk program konsumtif non-pendidikan, maka secara substansi anggaran pendidikan yang efektif berkurang, meskipun secara angka nominal masih memenuhi persentase konstitusional.





MBG Gerus Anggaran Pendidikan





Beberapa organisasi publik dan pemantau anggaran — seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) — telah menolak klaim bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Mereka menegaskan bahwa pencantuman dana MBG ke dalam anggaran pendidikan sebenarnya mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan substantif, meskipun secara formal angka 20% terpenuhi. 





Argumentasi ini didukung oleh fakta bahwa peningkatan alokasi pendanaan untuk MBG — sebesar hampir sepertiga dari total anggaran pendidikan — tetap memakan porsi belanja pendidikan negara dalam APBN. Ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja lain yang berkontribusi langsung pada kualitas pendidikan menjadi relatif sempit.

Halaman:

Tags

Terkini