Dalam konteks kekinian, teori hegemoni global dalam hubungan internasional — seperti yang dibahas oleh Robert W. Cox dan Stephen Gill — menunjukkan bagaimana negara dominan seperti Amerika Serikat membentuk norma, aturan, dan bahkan pembenaran strategis yang memfasilitasi struktur kekuasaan global mereka.
Hegemoni ini tidak selalu melalui kolonisasi formal, tetapi melalui intervensi militer, tekanan diplomatik, dan pembentukan rezim politis yang menguntungkan kepentingannya.
Intervensi Militer dan Regime Change sebagai Alat Kekuasaan
Jika kita menempatkan dua peristiwa terbaru — pembunuhan Khamenei dan penangkapan Maduro — dalam kerangka ini, pandangan optimis tentang menyebarkan demokrasi atau melawan terorisme menjadi sulit dipertahankan.
Mengapa?
• Serangan terhadap Iran, menurut laporan dari beberapa kantor berita internasional, dilancarkan dengan tujuan menghancurkan kemampuan militer dan nuklir serta membuka jalan bagi perubahan rezim. Kritik internasional telah pun muncul menyatakan bahwa tindakan semacam ini melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kedaulatan negara.
• Penangkapan Presiden Venezuela, seperti dijelaskan oleh analis hukum internasional di Chatham House, adalah operasi militer besar yang jelas melanggar norma internasional tentang kedaulatan dan non-intervensi, bahkan jika AS mencoba membenarkannya melalui kerangka hukum domestik mereka sendiri.
Dalam kerangka politik dunia kontemporer, regime change yang dipaksakan bukan fenomena baru. Sejarah modern menunjukkan bahwa kekuatan adidaya sering merespons tantangan terhadap dominasi mereka dengan intervensi langsung atau tidak langsung.