Ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer besar terhadap Iran, menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam dan membangkitkan respons militer regional yang intens, kritik atas BoP tak lagi hanya akademis — ia menjadi kritik yang valid secara praktis.
Serangan tersebut menjadi ujian kredibilitas yang sebenarnya dari BoP. Jika perdamaian adalah tujuan utama, tindakan militer terkoordinasi yang memicu eskalasi regional jelas bertentangan dengan nilai tersebut — dan dengan sendirinya merusak legitimasi moral BoP.
Legitimasi sebagai Inti dari Perdamaian
Teori legitimasi dalam hubungan antarnegara menjelaskan bahwa institusi perdamaian hanya efektif jika diakui luas oleh komunitas internasional dan memiliki basis hukum yang kuat.
Ketiadaan peserta kunci seperti pemimpin rakyat Palestina, serta dominasi satu negara kuat (AS) dalam struktur otoritas BoP, menimbulkan pertanyaan: Apakah BoP benar-benar sebuah institusi multilateral yang sah, atau sekadar alat legitimasi politik?
Serangan militer oleh AS dan Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa BoP telah kehilangan legitimasi moral, politik, bahkan hukum — dan karenanya tak berguna sebagai wadah perdamaian sejati. Bahwa penggunaan istilah “perdamaian” oleh Trump di dalam BoP kini tampak sebagai pembajakan retorika demi dalih hegemonik.
Krisis Kepercayaan di Panggung Global
Dilema yang dihadapi BoP menggarisbawahi sebuah kebenaran penting: perdamaian bukan proyek administratif yang bisa dibentuk dengan lampu seremoni, piagam, atau balai konferensi. Perdamaian sejati membutuhkan kepercayaan, keadilan, dan tindakan kolektif yang konsisten untuk meredam konflik — bukan justru membuat api konflik membesar.
Dalam kerangka teori realisme politik, intervensi militer sering dipandang sebagai ekspresi kepentingan nasional.
Namun, ketika sebuah badan bernama perdamaian digunakan bersama aktor militer dalam konflik yang sangat destruktif, maka narasi “perdamaian” itu sendiri runtuh dalam pikiran publik dan komunitas internasional.