Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Tragedi longsornya "gunung" sampah di TPA Bantargebang yang menelan empat nyawa hanyalah sebuah trailer dari film horor panjang yang sedang kita tonton bersama. Ironisnya, di saat empat saudara kita meregang nyawa terkubur sisa makanan dan plastik kita, 11 juta penduduk Jakarta lainnya sedang "bunuh diri pelan-pelan" lewat air tanah yang sudah berasa mikrolpastik dan kuah lindi.
Monumen Kegagalan yang Terus Meninggi
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut ada 8.000 ton sampah yang dibuang ke Bantargebang setiap hari. Bayangkan, area seluas 142 hektar itu kini bukan lagi tempat pembuangan, melainkan bom waktu yang siap meledak setiap kali hujan turun.
Data menunjukkan pencemaran air tanah dangkal sudah merambah radius 500 meter dari TPA. Artinya, warga sekitar tidak hanya mencium bau busuk, tapi juga meminum "sari pati" sampah yang mereka hasilkan sendiri. Berdasarkan UU 32/2009, ada asas polluter pays (pencemar membayar). Pertanyaannya: siapa yang sanggup membayar nyawa yang hilang dan kerusakan permanen ekosistem ini? Biaya pemulihannya tidak akan murah, bahkan mungkin tidak ternilai.
Solusi Mahal di Tengah Salah Kelola
Pemerintah sebenarnya punya rencana besar. Lewat Perpres 109/2025, ada ambisi mengubah sampah menjadi energi (Waste to Energy/WTE). Namun, mari kita bicara angka yang jujur: butuh Rp3 triliun hanya untuk membangun satu unit pengolah 1.000 ton sampah per hari. Jika Jakarta ingin menangani seluruh sampahnya, kita butuh puluhan triliun rupiah.
Menteri Hanif dengan getir mengatakan, "Setiap 1 ton sampah yang kita produksi, diperlukan Rp1 juta untuk jadi energi. Ini bukan berkah. Sampah itu beban." Sayangnya, fasilitas yang ada seperti RDF di Rorotan pun belum optimal karena sampah kita masih tercampur aduk. Kita ingin teknologi canggih, tapi memilah sampah organik dan plastik di dapur sendiri saja kita masih malas.
Belajar dari Negara yang Punya "Urat Malu"
Sementara kita sibuk berwacana, negara lain sudah membuktikan bahwa sampah bisa dikendalikan jika pemerintahnya tegas: