Namun dalam praktiknya, jaminan konstitusional ini seringkali tidak terwujud di tingkat lokal. Laporan SETARA menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama masih melibatkan aktor negara maupun non-negara, termasuk kelompok masyarakat yang melakukan tekanan terhadap kelompok minoritas.
Dalam ilmu politik, kondisi ini sering disebut sebagai “state tolerance of intolerance”, yakni ketika negara tidak secara tegas menindak pelaku intoleransi sehingga praktik tersebut terus berulang. Ketika aparat atau pemerintah daerah tidak memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, maka intoleransi memperoleh ruang sosial dan politik untuk berkembang.
Paradoks Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Ironisnya, situasi ini kontras dengan rekam jejak Dedi Mulyadi ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Pada masa kepemimpinannya di kabupaten tersebut, ia dikenal cukup aktif mengkampanyekan nilai-nilai kebudayaan lokal yang inklusif serta mempromosikan harmoni sosial.
Pendekatan berbasis budaya Sunda yang ia gunakan saat itu relatif berhasil menciptakan stabilitas sosial dan meredam konflik identitas.
Namun ketika memimpin provinsi sebesar Jawa Barat, pendekatan tersebut tampaknya belum mampu menjawab kompleksitas persoalan intoleransi. Jawa Barat memiliki dinamika sosial yang jauh lebih luas: populasi besar, jaringan organisasi keagamaan yang kuat, serta sejarah panjang konflik terkait pembangunan rumah ibadah dan aktivitas kelompok minoritas.
Beberapa peristiwa intoleransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir—seperti pembubaran kegiatan keagamaan, penolakan pembangunan rumah ibadah, hingga intimidasi terhadap komunitas minoritas—menunjukkan bahwa akar masalahnya tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga struktural.
Mayoritarianisme dan Politik Identitas